Menguatkan Desa: Dari Pengelolaan Dana ke Ketahanan Pangan di Banten

Penulis/Reporter: Ngarto Februana | | Dipublikasikan pada 25 Juni 2025 | Kategori: Ekonomi

Tangerang, 25 Juni 2025. Di tengah semakin peliknya tantangan ketahanan pangan, sebuah langkah besar tengah digulirkan di Provinsi Banten. Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) Kejaksaan Agung menciptakan kolaborasi yang tak hanya melibatkan berbagai lembaga pemerintah, tetapi juga dunia usaha dan universitas, ntuk memperkuat ketahanan pangan di daerah. Program yang bertujuan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa ini, kini berkembang lebih jauh, berfokus pada pemberdayaan desa untuk menjadi pemain utama dalam penyediaan bahan pangan yang berkualitas.

Penandatanganan MoU yang berlangsung di Desa Sarakan, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, pada 25 Juni 2025, menjadi tonggak penting dari kerjasama ini. Acara yang disaksikan oleh Gubernur Banten, Andra Soni, menandai dimulainya sebuah upaya yang melibatkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, PT Pupuk Indonesia, Universitas Telkom, PT Paskomnas, serta pemerintah kabupaten di Provinsi Banten. Inisiatif ini, yang didorong oleh Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Manthovani, membawa harapan besar bagi para petani dan masyarakat desa di daerah tersebut.

Mengawal Ketahanan Pangan melalui Desa

Jaksa Garda Desa, yang pertama kali diluncurkan di Indonesia, awalnya berfokus pada pengawasan pengelolaan Dana Desa untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Namun, menurut Reda Mathovani, melalui diskusi yang melibatkan berbagai pihak, program ini berkembang menjadi sebuah inisiatif yang lebih luas: memastikan bahwa desa-desa di Banten mampu memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri dan mengurangi ketergantungan pada pasokan luar daerah.

Reda Manthovani, sebagai inisiator program, menegaskan bahwa kesadaran tentang minimnya kontribusi Banten terhadap pasar pangan menjadi titik tolak bagi pengembangan program ini. "Pasar induk di Banten seharusnya lebih berkembang, dan kami ingin meningkatkan proporsi produk pangan lokal menjadi 20%," kata Reda. Tentu saja, hal ini bukan pekerjaan yang mudah. Salah satu hambatannya adalah rendahnya kontribusi produk pangan lokal, yang hanya mencapai 5% dari kebutuhan pasar. Namun, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, ada harapan bahwa perubahan itu bisa dicapai.

Desa sebagai Pemasok Utama Pangan

Menteri Desa PDT, Yandri Susanto, dalam sambutannya menyampaikan optimismenya mengenai potensi Banten yang luar biasa dalam sektor pangan. Banten, yang berbatasan langsung dengan Jakarta, seharusnya bisa lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan. Namun, saat ini, provinsi tersebut hanya mampu memenuhi kurang dari 10% kebutuhan sayur mayur dan bahan pokok. Untuk itu, Yandri menekankan pentingnya pemberdayaan desa agar menjadi pelaku utama dalam produksi pangan. Program ini diharapkan dapat memastikan pasokan bahan pangan yang stabil, mulai dari cabai, telur, ayam, hingga beras, yang selama ini kerap kali mengalami kesulitan dalam penyediaan.

"Desa-desa di Banten harus menjadi pusat operasional untuk produksi bahan baku pangan," ujar Yandri, menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya desa secara optimal. Desa tidak lagi hanya menjadi konsumen pangan, tetapi juga harus bertransformasi menjadi pemasok yang andal, dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik di tingkat lokal maupun lebih luas.

Menjaga Integritas Pengelolaan Dana Desa

Salah satu elemen penting dari program Jaga Desa adalah pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan Dana Desa. Dalam sambutannya di acara penandatanganan MoU itu, Yandri mengingatkan seluruh Kepala Desa untuk selalu memperbarui data penggunaan anggaran desa dalam sistem aplikasi Jaga Desa. Ia menegaskan bahwa Kejaksaan Agung tidak bertujuan untuk mengintimidasi para Kepala Desa, melainkan untuk memberikan pendampingan agar anggaran desa digunakan secara tepat sesuai peruntukannya. "Kami ingin memastikan anggaran desa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok," tegas Yandri.

Reda Mathovani pun menambahkan bahwa program ini memiliki sistem backdoor yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan jika ada penyalahgunaan anggaran. Transparansi ini menjadi kunci agar program ini tetap berada di jalur yang benar dan bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Kolaborasi yang Lebih Luas untuk Masa Depan

Gubernur Banten, Andra Soni, juga menyampaikan harapannya agar kolaborasi ini bisa menggerakkan perekonomian lokal dan mempercepat pembangunan daerah. "Kita berbatasan langsung dengan Jakarta, dan Banten harus bisa memanfaatkan potensinya dengan lebih baik," ujar Andra. Dengan adanya program ini, Andra berharap ada penguatan sektor pertanian di Banten yang pada gilirannya bisa memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah.

Kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, Kejaksaan Agung, serta sektor swasta, menjadi bukti bahwa ketahanan pangan bukan hanya masalah teknis, tetapi juga tantangan sosial dan politik yang harus dihadapi bersama. Menteri Yandri berharap program ini bisa mempercepat tercapainya cita-cita pembangunan berkelanjutan, dengan desa-desa sebagai aktor utama dalam menciptakan sistem pangan yang lebih adil dan merata.

Membangun Ketahanan Pangan untuk Masa Depan

Program Jaksa Garda Desa menunjukkan bagaimana kolaborasi lintas sektor bisa menciptakan solusi yang lebih komprehensif terhadap masalah ketahanan pangan. Sebuah langkah yang awalnya berfokus pada pengelolaan dana desa kini berkembang menjadi program pemberdayaan yang menyentuh berbagai aspek kehidupan, dari transparansi anggaran hingga keberlanjutan pangan. Dengan adanya dukungan penuh dari berbagai pihak, harapan besar terpancar bagi masa depan desa-desa di Banten, yang tak hanya mandiri dalam pengelolaan anggaran, tetapi juga dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri.

Inilah saatnya bagi desa-desa untuk menunjukkan kemampuannya, tidak hanya dalam mengelola dana, tetapi dalam menciptakan sistem pangan yang mampu bertahan menghadapi tantangan zaman. Melalui kerja sama yang solid, program ini dapat menjadi cikal bakal terwujudnya ketahanan pangan yang berkelanjutan di seluruh Indonesia.

Bagikan Artikel: